, GARUT - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut, Jawa Barat menunjukkan tren penurunan pada 2025. Namun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural ekonomi di wilayah tersebut.
Dalam catatan tersebut jumlah penduduk miskin mencapai 252.600 jiwa atau 9,39% dari total populasi. Angka ini turun dari 259.301 atau 9,68% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS Garut Nevi Hendri menyebutkan meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, sebagian besar warga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor informal dengan produktivitas rendah.
“Penurunan kemiskinan tahun ini memang positif, tapi kita tidak boleh puas. Sebab, sebagian masyarakat masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan,” ujar Nevi, Rabu (12/11/2025).
Berdasarkan laporan Profil Kemiskinan Kabupaten Garut 2025, tren kemiskinan di Garut mengalami fluktuasi dalam sembilan tahun terakhir. Sejak Maret 2016 hingga 2019, angka kemiskinan turun dari 11,64% menjadi 8,98%.
Namun, dia mengatakan pandemi covid-19 pada 2020–2021 memukul ekonomi lokal, terutama sektor pertanian rakyat dan perdagangan kecil, sehingga angka kemiskinan naik menjadi 10,65% pada 2021.
Nevi menjelaskan penurunan kembali mulai terlihat sejak 2022 seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, terutama setelah sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan pulih.
“Pemulihan ini didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Kesenjangan Ekonomi Tak Berkurang
Meski demikian, dia mengingatkan penurunan persentase kemiskinan tidak otomatis berarti kesenjangan berkurang. Berdasarkan data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2025 tercatat 1,38, turun tipis 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,34, juga turun 0,05 poin.
“Artinya, kondisi ekonomi kelompok miskin memang sedikit membaik, tetapi jarak antara penduduk miskin dengan mereka yang hampir miskin masih sempit. Ini menunjukkan adanya kelompok rentan yang sewaktu-waktu bisa kembali jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi,” jelas Nevi.
BPS juga mencatat kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang mencapai Rp407.191 per kapita per bulan pada Maret 2024, naik dari Rp367.681 pada 2022.
Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum hidup akibat inflasi harga pangan dan nonpangan.
“Biaya hidup naik, sementara pendapatan masyarakat tidak semuanya menyesuaikan. Ini menjadi salah satu faktor mengapa penurunan kemiskinan berjalan lambat,” ujar Nevi.
Dia menambahkan komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap total GK.
Dengan kebutuhan kalori minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, tekanan inflasi bahan pangan membuat kelompok miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Meski berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, Nevi menilai langkah jangka panjang harus diarahkan pada transformasi ekonomi desa.
Sebab, lebih dari dua pertiga penduduk miskin Garut masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada pertanian tradisional.
“Selama struktur ekonomi desa masih bertumpu pada pertanian subsisten tanpa nilai tambah, penurunan kemiskinan akan terus berjalan lambat,” ujarnya.
BPS merekomendasikan peningkatan akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, industri olahan hasil pertanian, serta ekowisata berbasis komunitas dapat menjadi penopang baru.
Nevi juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan statistik dan kebijakan pembangunan daerah.
"Data harus menjadi dasar perencanaan. Kami berharap data kemiskinan ini tidak berhenti di laporan, tetapi menjadi acuan nyata bagi kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah,” pungkasnya.