jabar. , BANDUNG - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan mulai November 2025.
Uji coba ini diterapkan setiap Kamis dan menyasar sekitar 50 persen dari total 133 pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar, Irma Rahmawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan bagi pegawai yang dinilai kurang produktif, sementara pejabat struktural dan fungsional tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti biasa.
“WFH ini tiap hari Kamis. Yang dikenakan WFH adalah pegawai yang kurang produktif. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” kata Irma.
Irma menegaskan, penerapan WFH tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai, termasuk tunjangan kinerja.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pengurangan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH,” ujarnya.
Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan biaya operasional sekretariat, seperti penggunaan listrik dan layanan internet.
Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah efisiensi energi, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar.
“Kami akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya agar anggaran listrik bulanan bisa ditekan,” tutur Dodi.
Ia juga menyampaikan bahwa langganan internet berbayar akan dihentikan dan digantikan dengan jaringan internet milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.
Selain itu, gedung DPRD juga akan memanfaatkan air tanah untuk menekan biaya air perpipaan.
Langkah efisiensi tidak hanya diterapkan pada aspek teknis, tetapi juga pada konsumsi rapat. Mulai November mendatang, snack pada rapat pagi akan ditiadakan, sementara makan siang buffet akan diganti dengan nasi boks.
Kebijakan penghematan ini diambil menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2,4 triliun, akibat penundaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan revisi tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan mencapai Rp31,1 triliun, kini menjadi Rp28,6 triliun. (antara/jpnn)