, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat lonjakan kasus dengue yang signifikan pada tahun 2024, dengan total 1.068.881 kasus.
Dari jumlah tersebut, 98,7% atau 1.055.255 pasien memerlukan rawat inap.
Peningkatan kasus ini berdampak langsung pada klaim biaya perawatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menyoroti besarnya beban pembiayaan yang harus ditanggung BPJS untuk penanganan dengue.Klaim biaya perawatan akibat dengue melonjak dari sekitar Rp1,5 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.
Hal ini menunjukkan beban dengue terhadap sistem JKN dan keuangan negara sangat besar, dan sebagian besar berasal dari kasus rawat inap yang seharusnya bisa dicegah.
"Ketika data klaim BPJS menunjukkan kasus empat kali lebih banyak dari laporan nasional, itu tanda bahwa kita harus memperbaiki sistem pelaporan dan deteksi dini," ujar Lily Kresnowati di gedung MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.
Dia menyatakan perlu adanya pergeseran sistem yang reaktif menjadi sistem yang antisipatif.Sistem tersebut harus diiringi dengan data terpadu, kebijakan berbasi bukti dan kolaborasi lintas sektor terkait.
"Pencegahan dan edukasi masyarakat jauh lebih efisien daripada biaya kuratif yang terus membengkak," ujarnya.
Menanggapi peningkatan kasus dengue yang meningkat, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mencapai tujuan Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030.Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono menyatakan Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru sebagai kelanjutan dari STRANAS yang akan berakhir pada November 2025.
STRANAS Penanggulangan Dengue yang baru akan mencakup penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), serta pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.
"Kami juga mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time menjadi bagian penting dari strategi ke depan," ujar Dante.
Dante meyakini melalui sinergi lintas sektor—pemerintah, DPR, MPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta.
Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan strategi penanggulangan dengue dapat lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
"Kementerian Kesehatan selalu terbuka terhadap kolaborasi dan masukan konstruktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bersama, mari kita percepat langkah menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue,” katanya lagi. (mcr31/jpnn)