, BANDUNG --
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran dalam penggunaan anggaran tahun 2026, imbas pengurangan transfer dana ke daerah (TKD) Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat, Jumat (31/10/2025) kemarin.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp28,4 triliun.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
mengatakan, langkah efisiensi tahun depan diambil sebagai bentuk "puasa internal" di lingkungan Pemprov Jabar demi mengoptimalkan pelayanan publik khususnya belanja infrastruktur.
"Iya, 2026 itu puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta," dikutip Minggu (2/11/2025).
Menurut Dedi, kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak penting atau non prioritas.
Adapun beberapa pos yang akan dipangkas antara lain perjalanan dinas, konsumsi rapat, pembayaran listrik, air, hingga biaya pemeliharaan dan alat tulis kantor.
Pemprov Jabar juga berencana menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan biaya operasional kantor.
"Karena semakin banyak orang di kantor semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," kata Dedi.
Pihaknya memastikan, efisiensi internal ini tidak akan memangkas anggaran untuk kepentingan publik. Sebaliknya, alokasi bagi layanan dan pembangunan masyarakat meningkat.
"Kita ingin anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi yang kita hemat itu dari dalam, bukan dari program publik," tuturnya.
Pihaknya merinci porsi terbesar anggaran masih dialokasikan untuk belanja pegawai dan biaya tetap (fix cost) sebesar Rp 8,36 triliun atau 29,36 persen dari total APBD.
Alokasi untuk belanja infrastruktur di sektor pendidikan meningkat menjadi Rp 6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang telah disepakati.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan, anggaran Rp 28,7 triliun yang sudah disepakati tetap mengakomodasi penyesuaian pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) sebagaimana arahan Kementerian Keuangan.
"Sesuai kebijakan Pak Gubernur, 2026 walaupun tanpa dana transfer yang maksimal, prioritas program tetap ada pada infrastruktur," pungkasnya.