.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan hasil revitalisasi dan efisiensi tata kelola industri pupuk nasional berpotensi menambah keuntungan perusahaan sebesar Rp2,5 triliun pada 2026. Dengan tambahan itu, estimasi total keuntungan Pupuk Indonesia mencapai Rp7,5 triliun.
Rahmad menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menteri Pertanian untuk merevitalisasi industri pupuk nasional agar lebih efisien, efektif, dan produktif.
Salah satu upayanya dilakukan melalui deregulasi distribusi pupuk bersubsidi langsung dari pabrik ke petani, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, perbaikan tata kelola dan efisiensi tersebut juga memberikan dampak positif bagi keuangan negara. Hasil revitalisasi dan efisiensi tata kelola pupuk bersubsidi disebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp10 triliun.
“Menambah potensi keuntungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp2,5 triliun pada 2026 dengan estimasi total keuntungan Rp7,5 triliun,” ujar Rahmad dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, pembangunan tujuh pabrik baru tengah berjalan, dengan lima unit ditargetkan rampung paling lambat pada 2029. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya produksi hingga 26 persen, sekaligus menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.
Selain memperkuat kinerja korporasi, revitalisasi juga diarahkan untuk memperluas manfaat bagi petani. Perubahan pola pembayaran pupuk bersubsidi dari sistem pascapenyaluran menjadi sebagian dibayarkan di awal tahun memungkinkan perusahaan menyiapkan kebutuhan bahan baku dengan lebih baik dan cepat.
Rahmad menegaskan, seluruh langkah tersebut dijalankan untuk mendukung arahan Presiden dalam menyejahterakan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Penurunan harga eceran pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 menjadi salah satu capaian penting dari kebijakan ini.