- Simak informasi seputar berita populer Kaltim, Rabu (15/10/2025).
Raksasa Asia berburu investasi di kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Negara-negara Asia kepincut berinvestasi di bidang lingkungan di kawasan penyangga IKN Nusantara.
Tengok juga informasi terkait 12 desa Kaltim belum cairkan dana desa, berikut langkah Pemprov mengatasi hal tersebut.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Raksasa Asia Berburu Investasi
Negara raksasa Asia, di antaranya China, Jepang, dan Korea Selatan tengah berburu investasi bidang lingkungan di kota penyangga IKN Nusantara.
Hal itu membuat Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada dalam daftar investasi global.
Tak lain karena didorong oleh magnet Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kian mendunia.
Namun, minat investasi terbesar yang mengalir ke wilayah penyangga IKN, ternyata fokus pada sektor-sektor berkelanjutan, dengan China, Jepang, dan Korea Selatan memimpin perburuan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widihartanto, mengungkapkan nilai kepeminatan investor mencapai 183,39 juta dolar AS atau ekuivalen Rp 2,98 triliun, menegaskan pergeseran paradigma investasi Kaltim menuju green economy.
Melansir Kompas.com , menurut Budi, Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 mencatat total 85 jadwal One on One Meeting (O3M) dari 8 proyek siap tawar (IPRO), yang menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI).
"Minat tertinggi datang dari Asia Timur, namun diikuti oleh antusiasme kuat dari Eropa," ujar Budi menjawab Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
China, Korea Selatan, dan Jepang tercatat merupakan negara dengan minat investasi terbesar sepanjang gelaran MIF 2025.
"Peminatan besar pada proyek-proyek ekonomi berkelanjutan," imbuh Budi.
Disusul Belanda, dan Cekoslovakia yang terfokus pada proyek yang menjanjikan masa depan, bukan komoditas masa lalu.
Proyek Pengelolaan Sampah Balikpapan Puncak kepeminatan investor terekam jelas pada proyek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.
Balikpapan Waste Management yang mencatatkan minat tertinggi dengan 15 jadwal O3M.
Kemudian proyek Oleochemical (KEK) yang mencatatkan 12 O3M (proyek hilirisasi sawit), dan proyek Oleofood (KEK) yang mencatatkan 11 O3M (proyek hilirisasi pangan).
Tingginya minat terhadap proyek Pengelolaan Sampah Balikpapan menunjukkan bahwa China dan Korea, sebagai raksasa industri Asia, kini memprioritaskan teknologi ramah lingkungan di pasar berkembang.
Hal ini dikonfirmasi dengan penandatanganan LoI dari Korea-Indonesia Industrial and Technological Cooperation Center (KITC), China Energy Conservation and Environmental Protection Group, Trade Commissioner Embassy of Belgium, dan PT Nestle Indonesia.
Kehadiran pemain besar dari Korea, dan China di sektor pengelolaan limbah Balikpapan menegaskan bahwa mereka melihat Kaltim bukan hanya sebagai lokasi pembangunan IKN, tetapi sebagai pasar yang siap mengadopsi teknologi hijau.
Infrastruktur Kunci Selain keberlanjutan lingkungan, investasi juga mengalir ke sektor logistik vital.
Proyek Loading-Unloading Facility Pelabuhan Penajam di Buluminung Industrial State berhasil menjaring LoI dari China State Construction Port Engineering Group, Ltd.
Ini memperlihatkan strategi investor China yang cenderung berinvestasi pada infrastruktur penunjang, yang sangat penting untuk mendukung operasional IKN dan kawasan industri di sekitarnya.
Sementara itu, LoI untuk pengembangan industri secara umum di Kaltim juga mencakup empat kesepakatan sisa, menunjukkan minat yang luas dan tidak terbatas pada proyek spesifik.
Budi menegaskan, ketertarikan investor global, terutama dari Asia Timur, tidak lepas dari tiga faktor kunci terkait IKN.
Pertama kepastian regulasi dengan adanya Keppres IKN Nomor 79 Tahun 2025 yang memberikan jaminan hukum.
Kedua, investor melihat langsung perkembangan IKN, dan ketiga prospek Kaltim sebagai superhub ekonomi di masa depan adalah daya tarik utama bagi investasi jangka panjang.
Kehadiran diplomatik tinggi, termasuk Duta Besar dari Kamboja (yang menandatangani dua LoI), serta Wakil Duta Besar dari Mesir dan Italia, memperkuat keyakinan bahwa investasi di Kaltim memiliki dukungan politik dan diplomatik tingkat tinggi.
12 Desa Belum Cairkan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pembinaan intensif terhadap desa-desa di seluruh wilayah Kaltim.
Pembinaan ini mencakup pemanfaatan dana desa serta penyelesaian berbagai pekerjaan rumah desa yang masih menjadi target prioritas.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, mengatakan tahun ini, alokasi dana desa untuk Kaltim mencapai Rp810 miliar yang tersebar untuk 841 desa.
Namun, pembagian dana untuk setiap desa bervariasi dan tidak sama rata, tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.
Puguh menyoroti adanya kendala dalam pencairan dana desa.
Meski saat ini sudah memasuki tahap pencairan kedua, masih terdapat 12 desa yang belum mencairkan dana tahap pertama.
Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tingkat kabupaten.
"Sekarang sudah masuk tahap kedua, tapi tahap pertama masih ada 12 desa yang belum mencairkan. Ini akan menjadi bahan evaluasi permasalahan apa yang terjadi di kabupaten, yang seharusnya bisa lebih cepat dalam pendampingan, agar serapan tahun depan bisa lebih maksimal," pungkasnya.
Selain itu ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih fokus mengawal empat desa tertinggal yang tersebar di dua kabupaten.
Tiga desa berada di Kutai Barat, sementara satu desa lainnya di Kutai Timur.
"Yang pertama, desa tertinggal. Kami masih mengawal, masih ada tiga desa di Kutai Barat, dan satu di Kutai Timur. Yang di Kutai Timur ini tampaknya terjadi kesalahan penginputan data. Kami berharap tahun depan bisa diperbarui lagi," ujar Puguh,Selasa (14/10/2025)
Selain isu desa tertinggal, DPMPD juga menangani persoalan batas wilayah desa yang belum tuntas.
Masih terdapat sejumlah desa yang belum menyelesaikan penetapan batas wilayahnya, baik batas antar desa maupun batas desa yang beririsan dengan batas daerah.
Penyelesaian masalah ini menjadi krusial agar pemanfaatan dana desa dapat dilakukan pada lokasi yang tepat dan akurat.
Puguh menjelaskan bahwa dalam jangka waktu dekat, pihaknya akan mengoptimalkan manajemen desa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, DPMPD menggandeng berbagai instansi dalam melakukan pendampingan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ya, tentu dari sisi manajemen desa itu sendiri, terutama dalam pemanfaatan dana desa. Itu yang paling penting. Kami juga bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan, Kejati, dan BPKP dalam pendampingan," jelasnya. (Tribun Kaltim / Raynaldi Paskalis)