PESAWARAN INSIDE – Kabupaten Pesawaran semakin menegaskan posisinya sebagai pusat inovasi ekonomi berbasis syariah di Lampung. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meluncurkan Pencanangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Hidayah Gerning, Kecamatan Tegineneng, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Karo Perekonomian Provinsi Lampung Rinvayanti, Kepala BSI Cabang Pesawaran Desi Anggraeni, Brand Manager Bank Sampah Sahabat Gajah Nur Rokhim, serta Pimpinan Ponpes Al-Hidayah, KH. Ahmad Ma’shum Abror.
Bupati Pesawaran Nanda Indira menyambut hangat program EPIKS yang dinilainya mampu menjadi motor penggerak inklusi keuangan syariah di kabupaten ini. “Program ini bukan hanya membuka akses layanan keuangan yang berkualitas dan terjangkau, tapi juga memperkuat pesantren sebagai pusat literasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan manfaat dari layanan keuangan syariah, termasuk santri yang menjadi penerus masa depan bangsa,” ujar Bupati Nanda.
Peluncuran EPIKS juga diiringi dengan pembukaan Bank Sampah di lingkungan Ponpes Al-Hidayah, sekaligus pembukaan 650 rekening tabungan pelajar syariah bagi para santri. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran menabung sejak dini, mengajarkan pengelolaan keuangan secara islami, sekaligus menumbuhkan kepedulian lingkungan. “Bank Sampah ini diharapkan menjadi model pendidikan lingkungan berkelanjutan yang membentuk jiwa entrepreneur dan kemandirian santri. Semoga dapat ditiru di kecamatan dan desa lain,” tambah Nanda.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menekankan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah, mengingat 96 persen penduduknya beragama Islam dan terdapat lebih dari 80 pondok pesantren. “Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tapi juga bisa menjadi jembatan bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Otto juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Sampah Sahabat Gajah diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam serta keberlanjutan lingkungan. “Dengan kolaborasi ini, santri dan masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, pendampingan keuangan, serta pelatihan kewirausahaan berbasis syariah langsung di pesantren,” imbuh Otto.
Rinvayanti, Karo Perekonomian Provinsi Lampung yang mewakili Wakil Gubernur Lampung, menekankan bahwa program EPIKS merupakan bagian dari strategi TPAKD Provinsi Lampung untuk mengembangkan literasi keuangan syariah. Ia menambahkan integrasi program bank sampah dalam pesantren akan mendorong ekonomi pesantren yang produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, Provinsi Lampung memiliki 1.096 pondok pesantren, menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak kedua di Sumatera.
“Sinergi antara keuangan syariah dan pengelolaan lingkungan ini akan membuka peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi pesantren, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” kata Rinvayanti.
Pimpinan Ponpes Al-Hidayah, KH. Ahmad Ma’shum Abror, menyatakan kesiapan pesantren mendukung program EPIKS. Ponpes telah memiliki unit usaha seperti produksi kopi, laundry, roti, serta pertanian melon dan cabai, yang siap menunjang pengembangan ekonomi berbasis pesantren. “Kami menyambut baik program ini dan siap berkolaborasi dengan seluruh pihak agar membawa manfaat maksimal bagi santri dan masyarakat sekitar. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan menjadi bekal nyata bagi para santri ketika kembali ke masyarakat,” ujar KH. Ahmad Ma’shum.
Program EPIKS ini diharapkan dapat menjadi model nasional dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren, dengan fokus pada inklusi keuangan, kewirausahaan, dan kesadaran lingkungan. Ke depan, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi umat yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran.***