LAMPUNG INSIDER – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan syariah melalui pencanangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Hidayah Gerning, Kecamatan Tegineneng, Selasa (14/10/2025). Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK, dan Pemkab Pesawaran, yang bertujuan menghadirkan layanan keuangan syariah terjangkau sekaligus memperkuat pesantren sebagai pusat literasi dan pemberdayaan ekonomi umat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira, Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Karo Perekonomian Provinsi Lampung Rinvayanti, Kepala BSI Cabang Pesawaran Desi Anggraeni, Brand Manager Bank Sampah Sahabat Gajah Nur Rokhim, serta Pimpinan Ponpes Al-Hidayah KH. Ahmad Ma’shum Abror. Kehadiran para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pesantren dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis syariah.
Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan apresiasi atas inisiasi OJK Lampung dan TPAKD yang menjadikan Ponpes Al-Hidayah sebagai percontohan pengembangan ekonomi syariah. Ia menekankan bahwa EPIKS diharapkan menjadi motor penggerak inklusi keuangan di seluruh kabupaten, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat kolaborasi ekonomi dan pendidikan finansial umat. “Program ini akan memastikan masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengakses layanan keuangan yang berkualitas, transparan, dan sesuai kebutuhan mereka,” kata Nanda.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan peluncuran Bank Sampah di lingkungan ponpes serta pembukaan 650 rekening tabungan pelajar syariah bagi para santri. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan dan pendidikan lingkungan, sehingga santri tidak hanya belajar menabung, tetapi juga memahami pentingnya menjaga lingkungan dan membangun kemandirian ekonomi sejak dini. “Bank Sampah ini menciptakan ekosistem pendidikan berbasis lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus menanamkan jiwa entrepreneurship dan kemandirian. Kami berharap bisa menjadi model bagi desa dan kecamatan lain di Pesawaran,” tambah Bupati Nanda.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menyoroti potensi besar Pesawaran dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan 96 persen penduduk beragama Islam dan lebih dari 80 pondok pesantren, wilayah ini sangat strategis sebagai pusat inklusi keuangan syariah. Program EPIKS dirancang agar pesantren tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah. Sinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Sampah Sahabat Gajah menjadi contoh kolaborasi yang mengedepankan nilai-nilai Islam sekaligus keberlanjutan lingkungan.
Otto menambahkan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, edukasi, dan pendampingan keuangan syariah secara langsung di pesantren, menjadikannya pusat literasi ekonomi yang mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan lokal. “Dengan program ini, pesantren bisa menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan kegiatan produktif dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Karo Perekonomian Provinsi Lampung Rinvayanti menjelaskan bahwa pencanangan EPIKS ini sejalan dengan target TPAKD Provinsi Lampung untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memaksimalkan program bank sampah di pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, Provinsi Lampung memiliki 1.096 pondok pesantren, menjadikannya wilayah dengan jumlah pesantren terbesar kedua di Sumatera. Program EPIKS dinilai sangat strategis untuk mendorong ekonomi pesantren yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah KH. Ahmad Ma’shum Abror menegaskan kesiapan ponpes mendukung pelaksanaan EPIKS. Ponpes Al-Hidayah telah memiliki sejumlah unit usaha produktif seperti kopi, laundry, roti, serta pertanian melon dan cabai, yang siap dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah. “Kami menyambut baik program ini dan siap berkolaborasi dengan semua pihak. Semoga EPIKS membawa manfaat nyata bagi santri dan masyarakat sekitar, serta menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” ujar KH. Ahmad.
Peluncuran EPIKS di Pesawaran menjadi simbol sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pesantren untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai syariah. Program ini diharapkan dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat, menumbuhkan literasi finansial, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi pesantren sebagai pusat pemberdayaan umat.***