PIKIRAN RAKYAT - Pasca-konflik yang mengakibatkan kerusakan masif dan penutupan sementara, Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo bersiap untuk kembali dibuka untuk umum.
Manajemen memastikan operasional, termasuk perawatan satwa dan pembayaran upah karyawan, tetap berjalan normal di bawah kendali Bisma Bratakusuma, meskipun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, mengungkapkan bahwa serangan yang terjadi pada 6 Agustus lalu telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur vital. Gerbang utama, pintu kantor, hingga lebih dari 70 kunci gembok kandang menjadi sasaran pengrusakan.
"Gerbang utama rusak, pintu-pintu kantor semuanya jebol, kandang-kandang itu 70-an kandang kunci gemboknya semua diganti. Kita punya sekitar 21 CCTV, alatnya ada yang diambil dan kita tidak bisa record lagi, tapi cuma bisa melihat. Jadi pengerusakannya luar biasa," ujar Sulhan yang akrab disapa Aan ini disela-sela diskusi "Tata Kelola Kebun Binatang Bandung Mau Dibawa Kemana" di Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM) di Jalan Merdeka, Kota Bandung pada Kamis 16 Oktober 2025.
Meski dilanda prahara, ia menegaskan bahwa aktivitas perawatan satwa tidak pernah berhenti. Vendor pakan tetap memasok kebutuhan dan manajemen berkomitmen penuh untuk membayarkan semua kewajiban operasional, termasuk upah penuh bagi 139 sumber daya manusia (SDM) yang ada.
"Aktivitas pemberian makan tetap berjalan normal seperti biasa. Kami berterima kasih ke Kang Bisma, meskipun beliau sekarang ditahan tapi tetap berkomitmen merawat satwa-satwa, memberi pakan, memberikan upah full," katanya. Dia pun berharap dalam tiga hari ke depan, Bandung Zoo sudah dapat kembali menyambut pengunjung.
Menurut Sulhan, kerugian terbesar akibat penutupan ini sejatinya tidak hanya dialami oleh manajemen.
"Yang sangat rugi itu adalah warga Bandung, orang-orang yang akan berekreasi. Dan jangan lupa Bandung Zoo itu menjadi pusat penelitian, riset berbagai pihak. BRIN dan kampus-kampus, banyak MoU dengan kita, dan itu semua terhenti," katanya.
Tata Kelola Jadi Sorotan
Di sisi lain, Direktur Eksekutif IPRC, M. Indra Purnama, menyoroti sengketa yang terjadi sebagai puncak dari persoalan tata kelola administrasi dan ruang publik yang kusut selama bertahun-tahun. Menurutnya, konflik ini semestinya tidak akan berlarut-larut jika ada perbaikan tata kelola yang baik dari lintas rezim kepemimpinan.
"Ini kan sengketa hari ini muncul karena tata kelola administrasi dan ruang publik yang tidak berjalan dengan baik dan sebetulnya itu terjadi di rentan yang cukup panjang," ucap Indra.
Ia menekankan pentingnya kehadiran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sebagai penjamin keamanan dan stabilitas di ruang publik seperti Kebun Binatang Bandung. Kehadiran negara, menurutnya, krusial untuk mencegah bentrokan serupa terulang di kemudian hari, terutama saat operasional sudah kembali dibuka.
"Selama proses hukum berjalan perlu ada kehadiran Pemkot di situ. Untuk apa? Minimal memastikan bahwa Bandung Zoo secara operasional dan wisatanya itu berjalan baik. Itu bentuk kehadiran negara dalam menjamin ruang publik," katanya.
Menanggapi wewenang penutupan, Sulhan Syafi'i mengingatkan bahwa izin Lembaga Konservasi (LK) Bandung Zoo dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kehutanan, bukan oleh pemerintah daerah.
"Yang kita harapkan bahwa Pak Wali juga harus aware bahwa dia tidak punya wewenang untuk menutup. Izin kita itu dari Kementerian Kehutanan, jadi bukan dari provinsi atau Pemkot, tapi dari pusat langsung," ujarnya.***