PIKIRAN RAKYAT - Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Cisarua, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus menyita perhatian publik pada Rabu, 14 Oktober 2025.
Dari total 161 siswa yang mengalami gejala keracunan, salah satunya ternyata merupakan anak dari Anggota DPRD KBB, Pipit Puspita Ahdiani dari Fraksi Golkar.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 14 Oktober 2025, setelah para siswa menyantap makanan MBG di sekolah. Beberapa jam setelah makan siang, puluhan siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, pusing, hingga kejang-kejang, dan segera dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan terdekat, termasuk RSUD Lembang.
“Kebetulan anak saya juga kelas 8 di SMP ini. Tadi siang masih sehat saat pulang, tapi sekitar jam 4 sore tiba-tiba mengeluh lemas dan pusing. Saya langsung bawa ke RSUD Lembang, dan sekarang masih dalam perawatan observasi,” ujar Pipit Puspita Ahdiani, saat ditemui di lokasi posko darurat di SMPN 1 Cisarua.
Pipit mengungkapkan, sebanyak 36 siswa dari SMPN 1 Cisarua dan satu siswa dari SMKN 1 Cisarua dirawat di RSUD Lembang. Bahkan, Ia menyebut sebagian besar korban mengalami gejala umum seperti mual, sakit perut, dan pusing, namun beberapa siswa sempat mengalami kejang dan sesak napas saat pertama kali dibawa ke rumah sakit.
“Alhamdulillah kondisi anak-anak mulai membaik. Penanganan di RSUD Lembang juga cepat dan lengkap, baik dari sisi perawatan maupun ketersediaan obat-obatan,” ucapnya.
Menariknya, Pipit menyebut anaknya jarang sekali makan makanan MBG di sekolah. Namun, pada hari kejadian, sang anak memakan ayam dari menu MBG, sementara nasi dan lauk lainnya tidak disentuh.
“Saya tanya, katanya cuma makan ayamnya saja. Setelah itu baru ada pengumuman dari sekolah kalau makanan MBG tidak boleh dimakan. Tapi pengumuman itu datang setelah sebagian anak sudah makan,” jelasnya.
Pipit berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan MBG, agar insiden serupa tidak terulang.
"Pentingnya pengawasan ketat terhadap kebersihan, distribusi, dan kualitas bahan pangan yang disajikan kepada siswa," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris DPD NasDem KBB sekaligus Anggota DPRD KBB, Bintang Pamungkas, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terus terulang.
“Program makan bergizi gratis ini harus dievaluasi secara serius karena sudah terlalu banyak korban keracunan siswa di Bandung Barat. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan justru membahayakan anak-anak,” ujar Bintang Pamungkas.
Bintang juga meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan sertifikasi dapur penyedia makanan MBG.
Ia menekankan, hanya dapur yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi yang boleh diberi izin mengolah serta mendistribusikan makanan untuk program tersebut.
“Kalau dapur belum bersertifikat, jangan diberi tugas atau kewenangan dalam pendistribusian program MBG ini,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Bintang menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan para korban keracunan. Ia berharap seluruh siswa yang terdampak dapat segera pulih dan tidak ada korban tambahan.
“Untuk saat ini kita fokuskan dulu penanganan terhadap ratusan siswa yang mengalami keracunan massal. Kita semua berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Kasus keracunan massal ini menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di sejumlah sekolah penerima program MBG di Kabupaten Bandung Barat.
Masyarakat pun mendesak agar pemerintah daerah bertindak cepat memperbaiki sistem pengawasan serta memastikan standar kebersihan dapur MBG benar-benar terjamin.***