YERUSALEM, – Sebanyak 21 negara, termasuk sekutu dekat Israel seperti Inggris, Perancis, Kanada, dan Jepang, pada Kamis (21/8/2025), mengecam keras langkah Israel menyetujui proyek pembangunan permukiman di Tepi Barat.
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri negara penandatangan menyebut keputusan Israel untuk membangun kawasan E1 atau kawasan seluas 12 kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima” dan “melanggar hukum internasional.”
“Kami mengecam keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan sekuat-kuatnya,” bunyi pernyataan bersama itu.
Mereka memperingatkan bahwa pembangunan di koridor E1 akan mengancam peluang solusi dua negara dengan memutus kontinuitas wilayah negara Palestina di masa depan serta membatasi akses warga Palestina ke Yerusalem Timur.
Siapa saja yang mengecam Israel?
Negara-negara yang menandatangani pernyataan ini antara lain Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.
Uni Eropa juga mendukung kecaman tersebut melalui kepala urusan luar negerinya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa proyek ini “tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat Israel” dan justru berisiko “melemahkan keamanan serta memicu kekerasan dan ketidakstabilan.”
Proyek lama yang penuh kontroversi
Komite Perencanaan Tinggi Israel baru-baru ini menyetujui proyek yang mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di atas lahan seluas 12 kilometer persegi di E1.
Kawasan ini terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel Maale Adumim.
Proyek tersebut telah lama menuai kecaman internasional karena dianggap akan memecah wilayah Tepi Barat menjadi dua, sehingga membuat pembentukan negara Palestina yang berdaulat semakin mustahil.
Kepala badan pengungsi PBB, Philippe Lazzarini, menilai langkah ini akan “sepenuhnya memutus konektivitas antara Tepi Barat utara dan selatan.”
Respon dan tekanan internasional
Sejumlah negara telah mengambil langkah diplomatik, termasuk Inggris yang memanggil Duta Besar Israel, Tzipi Hotovely, untuk menyampaikan protes resmi.
“Jika diterapkan, rencana ini akan menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menghancurkan prospek solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris.
Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Otoritas Palestina di Ramallah juga mengecam keras keputusan ini.
Meski mendapat tekanan internasional, belum ada tanda-tanda Israel akan membatalkan proyek E1.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membela proyek tersebut dengan alasan penting untuk keamanan Israel.
Namun, para pengkritik menilai langkah ini justru akan memperburuk isolasi Israel di dunia internasional.