JAKARTA, - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, rencana pemerintah menaikkan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian akan membawa banyak nilai tambah.
Menurut Cucun, perubahan status itu bisa memperkuat diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi, sekaligus membuat tata kelola ulang penyelenggaraan haji dan umrah lebih menyeluruh dan terintegrasi.
"Ya seperti yang pernah saya sampaikan, diplomasi lebih kuat, kemudian tata kelola di sini juga bisa lebih menata dari awal," kata Cucun, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Cucun mengungkapkan, selama ini, ada keluhan terkait penyelenggaraan haji yang dinilai kurang maksimal.
Oleh karena itu, usulan menaikkan status BP Haji menjadi kementerian layak dipertimbangkan.
Terlebih lagi, lanjut Cucun, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan gagasannya untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi.
Ide tersebut pun perlu disinergikan dengan regulasi yang ada agar manfaatnya terasa luas.
Regulasi yang dimaksud Cucun adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang kini sedang dalam proses revisi.
“Ya ini harus sinergi, ya, antara regulasi dengan rencana itu nanti. Jangan sampai sudah bikin kampung haji, kita investasi besar, yang umrah enggak diatur, enggak di sana misalnya,” kata Cucun.
“Besarnya itu per tahun, itu jemaah umrah, lho. Hampir 2 juta orang kita yang umrah per tahun. Kalau haji kan cuma 221.000-an,” sambung dia.
Politikus PKB itu menilai, jika pengelolaan umrah dan haji bisa disatukan di kawasan Kampung Haji, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, perputaran uang, hingga menambah cadangan devisa negara.
“Kalau 1 tahun jemaah umrah 2 juta dikelola di Kampung Haji, itu bagian dari pertumbuhan. Itu bisa menambah dan memutar uang di sana. Jadi, cadangan devisanya juga di sana. Ini kan menarik,” ungkap Cucun.
“Tapi, harus sekalian diatur regulasinya. Regulasinya kan ini lagi berjalan, kita harus match-kan. Jangan nanti Danantara bikin kampung haji, di sini enggak mendukung regulasinya,” kata Cucun.
Ia kembali menegaskan bahwa ada banyak nilai tambah jika BP Haji naik status menjadi kementerian.
"Jadi diplomasi lebih kuat," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa ada rencana mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji agar menjadi kementerian.
Prasetyo mengatakan, BP Haji perlu "naik kelas" menjadi kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri. Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua, ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo pun menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji murni karena kebutuhan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.
"Ini kan bukan masalah (kabinet) makin besar, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji, di situ kan ada evaluasi-evaluasi catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," kata dia.