"Benarkah pemerintah akan mengambil alih kembali Bank Central Asia?"
Pertanyaan itu sempat beredar luas di ruang publik Indonesia, menyusul rumor bahwa Danantara, lembaga pengelola dana abadi milik negara, akan membeli 51% saham BCA. Rumor itu muncul tiba-tiba, menyebar cepat, dan langsung memantik ingatan kolektif: tentang krisis moneter, BLBI, dan divestasi yang dulu menyisakan tanda tanya besar.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, segera membantah isu tersebut. "Enggak ada," katanya singkat. Tapi seperti halnya kabar yang menyentuh urat sejarah, bantahan itu tak serta-merta meredakan kegelisahan. Sebab rumor itu bukan sekadar gosip pasar modal, ia adalah pintu gerbang menuju luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
BCA bukan bank biasa. Ia adalah simbol kepercayaan publik, saksi krisis, dan korban dari kebijakan penyelamatan yang kontroversial. Ketika rumor akuisisi muncul, publik tak hanya bertanya soal harga saham, tapi juga soal keadilan:
Apakah negara pernah benar-benar pulih dari krisis? Ataukah hanya memindahkan beban ke generasi berikutnya?
Krisis dan Penyelamatan: Awal Sengkarut
Tahun 1997-1998, Indonesia dilanda badai krisis moneter. BCA, bank swasta terbesar saat itu, mengalami rush besar-besaran. Nasabah panik menarik dana, dan likuiditas bank nyaris lumpuh.
Pemerintah turun tangan melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), mengucurkan Rp31,99 triliun untuk menyelamatkan BCA.
Sebagai gantinya, saham mayoritas milik Grup Salim disita oleh negara. BCA pun menjadi bank milik pemerintah, masuk dalam program rekapitalisasi, dan menerima Obligasi Rekapitalisasi senilai Rp60 triliun.
Total dana negara yang masuk ke BCA saat itu, menurut mendiang Kwik Kian Gie, Menko Perekonomian era Gus Dur, mencapai Rp88 triliun.
Divestasi dan Kontroversi
Pada 2002, pemerintah menjual 51% saham BCA kepada Farallon Capital seharga Rp10 triliun. Lima tahun kemudian, Farallon menjual sahamnya ke Grup Djarum, menjadikan mereka pemilik dominan BCA hingga kini.
Kwik Kian Gie menyebut penjualan ini sebagai "kerugian negara sebesar Rp78 triliun." Ia mempertanyakan: bagaimana mungkin aset yang diselamatkan dengan dana publik sebesar itu dijual dengan harga yang jauh lebih rendah?
Lebih dari sekadar angka, divestasi BCA menjadi simbol kegagalan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian aset Salim Group yang semula Rp51,9 triliun (versi konsorsium lokal) diturunkan menjadi Rp20 triliun oleh PwC atas arahan IMF---karena harus dijual cepat dalam kondisi pasar yang tertekan.
Rumor Danantara: Cermin dari Luka Kolektif
Ketika rumor akuisisi oleh Danantara mencuat, publik bereaksi bukan karena takut kehilangan BCA, tetapi karena ingatan lama kembali hidup.
Ada kerinduan akan kejelasan, keadilan, dan rekonsiliasi atas proses divestasi yang dulu terasa tergesa dan tertutup.
Secara ekonomi, akuisisi 51% saham BCA oleh negara saat ini tidak masuk akal. Nilai pasar BCA sangat besar, dan pembelian kembali akan membebani fiskal secara ekstrem. Tapi secara simbolik, rumor itu mencerminkan kegelisahan: bahwa negara belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
Pelajaran dari BCA: Etika, Narasi, dan Kedaulatan
Kasus BCA mengajarkan bahwa penyelamatan ekonomi tidak cukup dengan bailout dan restrukturisasi. Ia harus disertai dengan:
Transparansi penuh dalam pengelolaan aset publik Audit historis independen untuk menuntaskan bab yang belum selesai Pendidikan publik agar generasi muda memahami pentingnya kedaulatan ekonomi Forum rekonsiliasi ekonomi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyembuhkanDampak terhadap Kebijakan Ekonomi Saat Ini
Jejak kasus BCA masih terasa dalam kebijakan ekonomi kontemporer:
Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam menjual aset strategis, dan lebih fokus pada konsolidasi BUMN.Danantara sendiri lahir sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola aset negara yang lebih transparan dan profesional.Penanganan krisis keuangan kini lebih menekankan pada akuntabilitas, bukan sekadar penyelamatan instan.Penutup: Dari Misteri ke Pelajaran Bangsa
BCA bukan sekadar bank. Ia adalah simpul kepercayaan publik, saksi sejarah, dan cermin dari cara negara memperlakukan aset strategis.
Rumor Danantara mungkin telah dibantah, tapi ia berfungsi sebagai pengingat: bahwa luka lama belum sepenuhnya sembuh, dan bahwa bangsa ini masih berutang penjelasan kepada rakyatnya.
Jika kita ingin membangun ekonomi yang sehat, maka kita harus mulai dari kejujuran sejarah. Karena pemulihan sejati bukan hanya soal neraca, tapi soal narasi.
Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)