PALANGKA RAYA, Tingkat kepadatan penduduk yang rendah menjadi kendala utama dalam proses pendistribusian makanan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (21/8/2025) petang.
Dalam rapat tersebut, dibahas kesiapan Kalteng dalam memenuhi kriteria pembangunan SPPG, termasuk kriteria umum lahan, distribusi, hingga penyediaan makanan bergizi bagi siswa di wilayah pelosok.
Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Herson B.
Aden menjelaskan, kendala utama MBG di Kalteng bukan pada ketersediaan lahan, melainkan penentuan titik lokasi yang sesuai.
“Target penyediaan makanan bergizi untuk 3.000 siswa per hari sulit dipenuhi karena kepadatan penduduk Kalteng yang rendah,” beber Herson dalam paparannya.
Sementara itu, di Kalteng, lanjut Herson, dengan luas wilayah 153 ribu km² dan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa, kepadatan penduduknya hanya 18 jiwa per km².
“Satu desa bisa hanya memiliki satu sekolah dengan murid 50 orang, sementara desa berikutnya bisa ditempuh hingga 3 jam perjalanan. Kalau makanan diangkut, ada risiko basi,” jelas Herson.
Herson menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan SPPG, di antaranya lokasi tidak bermasalah secara hukum, berstatus hak milik atau hak pakai atas nama instansi pemerintah, sesuai tata ruang, tidak berada di kawasan gambut maupun rawan bencana, serta memiliki akses jalan beraspal.
Adapun desain SPPG terbagi dalam dua tipe, yaitu bangunan berukuran 20 m x 20 m yang mampu melayani hingga 3.500 pax per hari.
Lalu, bangunan berukuran 10 m x 15 m yang dapat melayani hingga 1.500 pax per hari.
“Keduanya perlu dilengkapi kebutuhan daya listrik hingga 33 kVA dan sistem pengolahan air terpadu dengan kapasitas IPAL 8,47 m³ per hari,” beber Herson.