KABAR BANDUNG - Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik dikejutkan dengan perilisan animasi Merah Putih: One for All. Alih-alih menuai apresiasi, karya produksi Perfiki Kreasindo yang akan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 ini justru menjadi bahan perdebatan di media sosial. Banyak netizen menilai kualitas animasi dan konsep cerita tidak memenuhi ekspektasi.
Trailer yang dirilis memperlihatkan visual yang menuai kritik tajam. Beberapa penonton menganggap tampilan karakter kaku, minim ekspresi, bahkan ada yang menyamakannya dengan kualitas grafis gim era PlayStation 2.
Kekecewaan publik semakin memuncak setelah terungkap bahwa biaya produksi film ini dilaporkan mencapai sekitar Rp 6,7 miliar. Banyak yang mempertanyakan hasil yang dianggap tidak sebanding dengan dana tersebut. Dugaan penggunaan aset digital siap pakai pun ikut menyeruak, menimbulkan kesan film ini kurang orisinal dan terburu-buru dalam pengerjaan.
Sorotan miring tak hanya datang dari penonton biasa. Sutradara animasi Jumbo, yang sukses di bioskop tahun lalu, menyindir bahwa proyek ini terasa “asal jadi”. Diskusi panas semakin bermunculan di berbagai platform media sosial.
Tak berhenti di situ, sejumlah pihak menduga film ini sengaja diproduksi cepat untuk mengimbangi tren viral bendera One Piece yang belakangan ramai dibicarakan. Hal ini memunculkan opini bahwa proyek ini lebih fokus pada momen dan gimmick ketimbang kualitas teknis.
Kesan film ini dibuat sekadar memenuhi formalitas perayaan HUT RI, bukan sebagai karya seni yang matang. Pandangan ini memperkuat stigma bahwa animasi nasional masih kerap dikorbankan demi target rilis tertentu.
Meskipun dibanjiri kritik, jadwal penayangan tetap tidak berubah. Pihak produksi belum memberikan tanggapan resmi yang merinci proses kreatif maupun pembelaan atas tuduhan terkait kualitas visual dan penggunaan aset digital.
Kontroversi ini menjadi ironi tersendiri mengingat tujuannya adalah membangkitkan semangat nasionalisme menjelang perayaan kemerdekaan. Alih-alih memperkuat kebanggaan terhadap karya lokal, film ini malah memicu perdebatan soal standar industri animasi di Indonesia.
Bagi sebagian kalangan, kegaduhan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga agar produksi animasi nasional lebih memperhatikan detail teknis, cerita, dan orisinalitas. Dukungan publik memang penting, namun tanpa kualitas, semangat itu sulit bertahan lama di layar lebar.
Keputusan penonton untuk menyaksikan atau melewatkan film ini kini bergantung pada rasa penasaran mereka. Apakah film ini benar-benar layak ditonton atau sekadar menjadi bahan perbincangan di jagat maya akan terjawab setelah perilisan resmi.
Pada akhirnya, kontroversi Merah Putih: One for All menjadi cermin bahwa publik Indonesia semakin kritis terhadap karya animasi lokal. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa animasi nasional mampu bersaing tidak hanya secara tema, tetapi juga kualitas eksekusi yang setara dengan standar global.***