, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan dirinya tidak akan mencabut kebijakan larangan kegiatan study tour bagi siswa sekolah.
Sikap itu ia sampaikan melalui video di akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial, pada Minggu (24/8/2025), meski kebijakan tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak.
Diketahui, Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan pada Senin (25/8/2025). Demo ini digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan larangan study tour yang dianggap merugikan banyak pihak di sektor pariwisata.
Dalam pernyataannya, Dedi mengungkapkan bahwa dua hari sebelumnya ia menerima perwakilan rombongan koordinator aksi yang menyuarakan penolakan terhadap aturan tersebut.
Para pelaku pariwisata merasa keberatan lantaran larangan study tour dinilai memukul sektor ekonomi, mulai dari agen travel, sopir bus, pengusaha transportasi, hingga pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kegiatan wisata sekolah.
“Dua hari yang lalu saya menerima rombongan koordinator aksi yang menolak keputusan gubernur tentang larangan study tour. Mereka keberatan karena menimbulkan problem ekonomi bagi para agen travel keparawisataan, sopir bus, kemudian pengusaha bus, dan berbagai kalangan yang terlibat dan menikmati usaha dari study tour,” ungkap Dedi.
Meski begitu, ia menegaskan tidak akan mengubah pendiriannya. Menurutnya, kebijakan larangan study tour justru memberi manfaat besar bagi mayoritas orang tua di Jawa Barat.
“Dan saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orang tua di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Ia menilai, sekalipun tidak diwajibkan, praktik study tour kerap menimbulkan persoalan sosial di kalangan siswa. Dedi mencontohkan, anak-anak yang tidak ikut lantaran alasan biaya berpotensi merasa kecewa, minder, bahkan marah kepada orang tua mereka.
Selain itu, ia menyoroti praktik study tour selama ini yang menurutnya tidak sesuai dengan makna sejati dari kegiatan belajar di luar sekolah.
“Study tour yang selama ini berjalan bertentangan dengan makna study tour itu sendiri. Sehingga pendidikan tidak boleh abai terhadap makna substantif, dan pendidikan harus melahirkan kebaikan, bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ujarnya.
Terkait rencana aksi lanjutan yang akan digelar pekerja pariwisata pada Senin (25/8/2025), Dedi menyatakan tetap menghormati aspirasi masyarakat. Namun ia menegaskan sikapnya tidak akan berubah.
“Untuk itu saya sudah mengetahui bahwa hari Senin ada aksi yang akan dilaksanakan. Kita menghormati aksi yang akan dilaksanakan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat,” kata dia.
Dedi menambahkan, pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat seharusnya tidak menjadikan siswa sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan wisata.
Menurutnya, pembangunan pariwisata bisa ditempuh melalui cara lain, seperti peningkatan kebersihan lingkungan, pemerataan infrastruktur, pemasangan lampu jalan, bebas pungutan liar di lokasi wisata, serta pelayanan ramah dari masyarakat setempat.
“Caranya yang saya lakukan hari ini, kebersihan desa dan kota harus kita lakukan, infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus dipasang, dan semuanya harus merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempat-tempat wisata harus bebas dari pungli, kemudian semua orang harus ramah terhadap wisatawan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan wisatawan.
“Warung-warung, toko-toko, tempat-tempat jajanan, makanan yang dikunjungi oleh wisatawan tidak boleh getok harga. Ini cara yang terbaik untuk membangun keparwisataan kita,” tambahnya.
Dengan upaya tersebut, Dedi optimistis jumlah kunjungan wisata ke Jawa Barat akan meningkat tanpa menjadikan anak sekolah sebagai target bisnis pariwisata.