, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Senin 14 Juli 2025 mengatakan bahwa negara Asia Tenggara tersebut akan memberlakukan Undang-Undang (UU) Wajib Militer mulai 2026. Manet beralasan ketegangan dengan Thailand menjadi alasan pengaktifan undang-undang wajib militer yang telah lama terbengkalai.
Parlemen Kamboja pada 22 Desember 2006 menyetujui undang-undang yang mewajibkan semua pria Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas di militer selama 18 bulan. Kendati demikian, undang-undang tersebut belum pernah diterapkan.
"Mulai 2026 dan seterusnya, UU Wajib Militer akan diberlakukan," kata Hun Manet dalam pidatonya pada perayaan 32 tahun berdirinya Kepolisian Militer Nasional yang diselenggarakan di sebuah pusat pelatihan di Provinsi Kampong Chhnang, Kamboja tengah seperti dilansir CNA dan ABC Australia .
"UU wajib militer akan membantu kita meningkatkan jumlah tentara, memperkuat angkatan bersenjata kita," ujarnya.
Namun, Hun Manet mengatakan periode pelatihan wajib selama 18 bulan akan ditingkatkan menjadi 24 bulan. Hubungan dengan negara tetangga, Thailand, telah tegang sejak Mei, ketika sengketa wilayah yang telah berlangsung lama meletus menjadi bentrokan lintas batas, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
"Episode konfrontasi ini merupakan pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kami dalam mereformasi militer kami," ujar Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.
Hun Manet mengatakan undang-undang baru memperpanjang masa dinas dari 18 bulan menjadi 24 bulan untuk memungkinkan pelatihan komprehensif, serta proses logistik dan administrasi, lapor Khmer Times .
Ia mengatakan undang-undang tersebut menyederhanakan wajib militer untuk merekrut calon wajib militer baru guna memastikan Kamboja memiliki cadangan personel yang memadai.
Setelah bertugas, calon wajib militer dapat kembali ke kehidupan sipil tetapi akan tetap menjadi anggota cadangan.
Perdana Menteri juga berjanji untuk "mempertimbangkan peningkatan" anggaran pertahanan Kamboja.
"Pertahanan nasional kami, pembangunan militer kami, bukanlah untuk menyerang wilayah siapa pun, tetapi untuk melindungi wilayah kami," ia menambahkan.
Tentara Kamboja tewas oleh pasukan Thailand pada Mei selama baku tembak di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu.
Insiden tersebut memperburuk hubungan antara Phnom Penh dan Bangkok — menyebabkan penutupan perbatasan karena Kamboja melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand.
Hal ini juga menyebabkan krisis politik domestik di Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu penyelidikan etik atas perilakunya selama perselisihan tersebut.
Sebuah panggilan diplomatik antara Paetongtarn dan ayah Hun Manet, mantan pemimpin Hun Sen, dibocorkan dari pihak Kamboja, yang memicu penyelidikan yudisial.
Thailand juga mewajibkan dua tahun dinas militer bagi pria berbadan sehat ketika mereka berusia 21 tahun, tetapi menggunakan undian lotere tahunan pada April untuk menentukan apakah mereka harus bertugas.
Negara-negara lain yang memberlakukan wajib militer antara lain Korea Selatan, Vietnam, Singapura, Norwegia, dan Finlandia.