, Jakarta - Israel bersiap melancarkan serangan militer baru ke Iran jika negara itu mencoba mengaktifkan kembali program nuklirnya.
Dilansir dari Times of Israel pada Senin, 7 Juli 2025, Israel meyakini Amerika Serikat akan memberi izin untuk aksi tersebut dalam kondisi tertentu, seperti ketika Teheran mulai membangun ulang fasilitas nuklirnya atau memindahkan persediaan uranium yang disimpan di bawah tanah.
Keyakinan itu disampaikan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer setelah serangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi AS di Washington pekan lalu. Dermer bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.
Usai pertemuan, Dermer memberi tahu pejabat Israel bahwa Gedung Putih akan mendukung serangan lanjutan jika Iran kembali memperkaya uranium atau mencoba memindahkan bahan nuklir dari lokasi yang sebelumnya dibom oleh AS.
Sasaran Serangan dan Status Uranium
Pada serangan gabungan bulan lalu, AS menggunakan bom penghancur bunker untuk menggempur tiga situs nuklir utama Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordow. Serangan ini menghantam fasilitas bawah tanah yang diyakini menyimpan sekitar 400 kilogram uranium yang sudah diperkaya hingga 60 persen, hanya selangkah dari tingkat senjata.
Namun, para ahli dan pejabat Israel memperkirakan uranium itu sudah dipindahkan sebelum serangan terjadi. Pemerintah AS membantah klaim ini dan menegaskan bahwa persediaan uranium tersebut turut hancur. Setelah serangan itu, AS juga menengahi gencatan senjata yang mengakhiri perang 12 hari antara Iran dan Israel.
Pertemuan Trump dan Netanyahu
Pada Senin malam, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan dan makan malam di Gedung Putih. Keduanya memuji serangan terhadap situs nuklir Iran sebagai operasi yang berhasil, meskipun tetap mengakui adanya risiko konflik kembali jika Iran tak menjaga perdamaian.
Netanyahu juga disebut meminta “lampu hijau” dari Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap aktivitas nuklir Iran di masa depan.
“Tujuannya adalah memperoleh mandat seperti di Lebanon jika terdeteksi aktivitas mencurigakan di situs nuklir, atau ada bukti uranium dipindahkan dari lokasi yang telah dibom, maka akan ada persetujuan awal dari AS untuk bertindak,” ujar seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post .
Dorongan Sanksi dari Israel
Israel juga mendorong pembentukan mekanisme pengawasan yang dipimpin AS untuk mencegah Iran membangun kembali program nuklirnya. Selain itu, Israel juga ingin mekanisme snapback sanctions (sanksi otomatis) diterapkan kembali terhadap Iran karena dianggap tidak kooperatif dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Kami ingin sanksi otomatis diberlakukan lagi karena Iran tidak bekerja sama dengan IAEA,” kata seorang sumber. Pekan lalu, para inspektur IAEA dikabarkan meninggalkan Iran karena alasan keamanan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga telah menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerja sama negaranya dengan badan nuklir PBB tersebut.