– Pemerintah Iran menyatakan tetap berkomitmen bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), meskipun dengan sejumlah batasan. Pernyataan ini menandai perubahan nada diplomatik Iran setelah sebelumnya memberi sinyal pembatasan kerja sama secara signifikan, menyusul undang-undang baru yang memperketat akses IAEA ke fasilitas nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa akses fisik ke situs-situs nuklir yang terkena dampak serangan udara baru-baru ini menyimpan risiko serius bagi keamanan nasional maupun keselamatan para inspektur.
Ketegangan meningkat setelah Iran diserang dalam kampanye pemboman oleh Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu, yang ditujukan untuk melemahkan kapasitas nuklir negara tersebut.
Menyusul serangan tersebut, parlemen Iran meloloskan undang-undang baru yang mewajibkan inspeksi oleh IAEA mendapat persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran—badan keamanan tertinggi di negara itu.
Dilansir dari Reuters, Senin (14/7/2025), Araqchi menegaskan bahwa Iran tidak menutup pintu kerja sama. Namun, dia menyebut kunjungan langsung ke fasilitas nuklir yang dibom menyimpan bahaya serius.
"Risiko penyebaran material radioaktif dan kemungkinan meledaknya amunisi yang tersisa adalah hal yang nyata," ujar Araqchi, seperti dikutip oleh media pemerintah.
"Bagi kami, keberadaan inspektur IAEA di situs nuklir memiliki aspek keamanan, dan keselamatan para inspektur sendiri juga merupakan persoalan yang harus dipertimbangkan," lanjutnya.
Meskipun tidak menghentikan kerja sama sepenuhnya, Iran kini akan mengatur kembali bentuk hubungan dengan IAEA.
Menurut Araqchi, permintaan pemantauan oleh badan nuklir PBB itu akan dinilai “secara kasus per kasus” oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan.
Lebih lanjut, Araqchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima kesepakatan nuklir apa pun yang membatasi haknya untuk memperkaya uranium.
Dia juga menolak perluasan topik negosiasi yang mencakup isu pertahanan, termasuk program misil.
"Kami hanya akan menyetujui perundingan yang terbatas pada program nuklir kami," ujarnya.
Di sisi lain, media Axios melaporkan bahwa sejumlah sumber menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung gagasan kesepakatan yang akan melarang Iran memperkaya uranium.
Namun, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, membantah laporan tersebut dengan mengutip seorang sumber yang mengetahui langsung komunikasi antara kedua negara. Sumber itu menegaskan, "Putin tidak mengirim pesan seperti itu kepada Iran".
Di sisi lain, Teheran juga mencermati peluang untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat. Berbicara kepada kantor berita IRNA, Araqchi menyatakan bahwa negaranya tengah "mempertimbangkan secara hati-hati rincian setiap pembicaraan nuklir baru dengan AS", dan menegaskan bahwa Teheran "tidak terburu-buru memasuki negosiasi yang tidak matang".
Selain itu, Araqchi memperingatkan bahwa jika Inggris, Prancis, dan Jerman menggunakan mekanisme "snapback"—yang memungkinkan pemberlakuan kembali sanksi internasional terhadap Iran—maka hal itu akan mengakhiri peran Eropa dalam persoalan nuklir Iran.
"Setiap langkah ke arah itu akan menghentikan keterlibatan Eropa dalam isu ini," katanya.
Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan kesepakatan nuklir tahun 2015, ketiga negara Eropa tersebut memiliki hak hingga 18 Oktober 2025 untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran.
Namun, langkah ini akan sangat berdampak pada dinamika diplomatik kawasan dan posisi negosiasi pihak-pihak besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa meski Iran bersedia tetap terlibat dalam proses internasional bersama IAEA, dinamika internal dan eksternal—termasuk tekanan dari pihak Barat, tantangan teknis pasca serangan, dan keinginan Iran untuk mempertahankan hak nuklirnya—akan terus membentuk arah kebijakan nuklir Teheran di masa mendatang. (*)