- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut negoisasi perlu dilakukan Indonesia setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif impor 32 persen ke Tanah Air.
Adapun, keputusan tarif impor 32 persen AS bakal berlaku 1 Agustus 2025 setelah Trump bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto .
"Dari tenggat waktu yang tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS," kata Said dalam keterangan persnya, Kamis (10/7).
Dia menyebut pemerintah harus membawa bekal menjanjikan dalam proses negosiasi seperti poin yang ditekankan AS untuk mewujudkan keadilan perdagangan."Seperti terekam dalam data BPS, neraca dagang Indonesia dengan AS mencatat surplus 6,42 miliar dollar AS atau sekitar Rp 104,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.350 perdolar AS, red)," ujar Said.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengatakan AS adalah negara berpenduduk besar dengan daya beli yang sangat besar.
Menurut Said, posisi tersebut menjadikan AS market menjanjikan bagi produk-produk ekspor Indonesia, seperti tekstil, karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin.
Namun, kata dia, pemerintah perlu memiliki banyak opsi ketika tarif impor 32 persen tetap diberlakukan AS."Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk didalami," lanjut Said.
Selain itu, legislator Dapil XI Jawa Timur itu menyebut, Indonesia secara bersamaan harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral dari pengenaan tarif AS ke semua negara.
Menurut Said, AS saat ini terkesan memusuhi semua negara dengan tarif impor, termasuk kawasan Eropa Barat yang biasanya menjadi sekutu Washington."Pemerintah bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional," ujar eks Bendahara DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) itu.
Dia mengatakan Indonesia melalui perundingan multilateral, seperti di WTO hingga G20 minus AS, bisa mengajak negara lain membentuk komtimen kerja sama perdagangan internasional.
Dengan tujuan mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi.
Kemudian, ujar Said, pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Donald Trump mengabaikan seluruh pranata internasional.
Pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur itu mengatakan AS di sektor perdagangan mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia dan cuek terhadap penyelesaian multilateral untuk bidang politik dan militer.
"Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan," kata dia. (ast/jpnn)